acehvoice.net – Sigli – Pidie, 25 November 2025 – Upaya percepatan pembangunan dan revitalisasi potensi daerah di Kabupaten Pidie memasuki babak baru.
Dalam sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung baru-baru ini, tiga tokoh di Pidie, yaitu Komandan Ibrahim, M. Iriawan, SE (mantan Wakil Bupati Pidie dan Sekretaris DPW Partai Aceh Wilayah Pidie), serta Andi Lancok, SH (Juru Bicara Bupati Pidie), duduk bersama membahas kerangka kerja komprehensif (grand design) untuk mendongkrak kembali kejayaan Pidie di berbagai sektor.
Diskusi intensif ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh isu-isu krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan, yang paling mendesak, program pemberdayaan ekonomi bagi para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Pertemuan ini menandai sebuah konsolidasi visi antara kekuatan sipil dan militer lokal yang bertekad mengintegrasikan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan daerah.
Fokus Utama 1: Revitalisasi Infrastruktur dan Konektivitas
Komandan Ibrahim membuka diskusi dengan menekankan bahwa infrastruktur adalah cara utama meningkatkan perekonomian. Ia menyoroti perlunya perbaikan menyeluruh pada konektivitas jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang telah mengalami penurunan fungsi.
“ Pidie cukop le potensi alam yang hebat that-that (pidie memiliki banyak potensi alam yang luar biasa), namun tanpa infrastruktur yang memadai, potensi itu hanya akan menjadi cerita. Kita harus memastikan bahwa akses ke sentra-sentra produksi, peukeuh meutani, meulaot (baik pertanian maupun perikanan) , harus mulus. Jalan yang baik berarti biaya logistik yang rendah, dan itu berarti harga yang kompetitif bagi produk-produk Pidie,” ujar Komandan Ibrahim, yang perannya diyakini memiliki pengaruh signifikan di Aceh khususnya Pidie.
Senada dengan itu, M. Iriawan, SE, yang membawa perspektif politik dan pengalaman eksekutifnya, menunjuk pada perlunya sinergi anggaran antara daerah dan pusat. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya keras melobi kementerian terkait untuk mengalokasikan dana khusus.
“Kita tidak bisa mengandalkan APBD saja. Pidie memerlukan intervensi langsung dari pusat. Kabar baiknya, kami mendapatkan informasi bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan segera menurunkan tim ke Pidie. Ini bukan sekadar kunjungan, tetapi untuk melihat secara langsung apa yang bisa segera dibangun dan direvitalisasi. Fokus mereka jelas: mengembalikan kejayaan Pidie sebagai lumbung pangan dan perikanan, seperti yang pernah terjadi di masa Sultan Iskandar Muda,” jelas Iriawan, penuh optimisme.
Fokus Utama 2: Mengembalikan Marwah Lumbung Padi dan Perikanan
Sejarah mencatat, di masa lalu, Pidie dikenal sebagai lumbung padi (rice bowl) Aceh dan memiliki sektor perikanan yang maju. Potensi ini, menurut ketiga tokoh tersebut, belum tergarap maksimal. Andi Firdaus, SH, C.PM (Andi Lancok) sebagai Juru Bicara Bupati, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi investasi dan program pertanian-perikanan berskala besar.
“Bupati Pidie sangat serius dalam upaya ini. Data menunjukkan bahwa kita memiliki lahan subur yang melimpah dan garis pantai yang panjang. Kunjungan tim teknis dari KKP dan Kementerian Pertanian akan sangat menentukan. Kita akan tunjukkan kepada mereka bahwa saluran irigasi kita butuh perbaikan total, dan pelabuhan perikanan kita butuh peningkatan kapasitas. Harapannya, dengan intervensi pusat, Pidie dapat kembali memasok kebutuhan pangan Aceh dan bahkan nasional,” tutur Andi Lancok, sembari menekankan bahwa rencana pembangunan ini harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Diskusi tersebut menggarisbawahi perlunya pembangunan infrastruktur pendukung seperti:
- Sistem Irigasi: Revitalisasi dan pembangunan bendungan air untuk menjamin pasokan air bagi sawah tadah hujan.
- Jalan Usaha Tani (JUT): Peningkatan akses jalan ke lahan pertanian untuk mempermudah distribusi hasil panen.
- Pelabuhan Perikanan: Modernisasi fasilitas tangkap, penyimpanan, dan pengolahan ikan untuk meningkatkan nilai jual produk laut.
Fokus Utama 3: Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kualitas Hidup
Diskusi kemudian beralih ke dua pilar pembangunan non-fisik yang paling esensial: pendidikan dan kesehatan. Komandan Ibrahim menyatakan bahwa tanpa SDM yang berkualitas, Pidie akan tertinggal.
“Kita tidak hanya butuh pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Sekolah-sekolah kita harus memiliki fasilitas yang layak. Tenaga pengajar harus ditingkatkan kualitasnya melalui pelatihan berkala. Kita harus memastikan anak-anak Pidie memiliki daya saing global,” tegasnya.
Iriawan menambahkan bahwa sektor kesehatan juga menjadi prioritas. Akses ke layanan kesehatan yang merata, terutama di pelosok-pelosok desa, harus dijamin. Peningkatan fasilitas Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas, serta pengadaan tenaga medis spesialis, menjadi agenda mendesak.
Lebih lanjut, poin penting yang diangkat oleh ketiganya adalah perlunya peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Pidie, dengan populasi muda yang signifikan, menghadapi tantangan dalam penyediaan lapangan kerja.
“Daerah kita punya hasil alam, tapi kita harus tingkatkan juga sumber daya manusianya. Adanya pelatihan tenaga kerja adalah kunci. Kita mengusulkan program Balai Latihan Kerja (BLK) terpadu yang berfokus pada keahlian yang relevan dengan potensi lokal: pengolahan hasil pertanian, perikanan modern, dan skill teknologi informasi. Tujuannya adalah agar masyarakat Pidie bukan hanya menjadi penonton, tetapi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi daerahnya sendiri,” ujar M. Iriawan, SE.
Fokus Utama 4: Pemberdayaan Kombatan: Integrasi dan Kemandirian Ekonomi
Isu pemberdayaan mantan kombatan GAM menjadi salah satu agenda paling sensitif dan penting dalam pertemuan ini.
Komandan Ibrahim, sebagai tokoh yang memiliki ikatan kuat dengan kelompok ini, menekankan bahwa kemajuan Pidie tidak akan stabil tanpa integrasi ekonomi penuh dari para kombatan.
“Para kombatan adalah aset daerah. Mereka adalah putra-putri terbaik yang telah berjuang. Tanggung jawab kita adalah memastikan mereka hidup layak, mandiri secara ekonomi, dan menjadi bagian produktif dari masyarakat. Program pemberdayaan tidak boleh hanya bersifat karitatif (sekali beri), tetapi harus berkelanjutan,” tegas Komandan Ibrahim.
Adapun program yang diusulkan mencakup:
- Pelatihan Keahlian Spesifik: Pelatihan yang berorientasi pada kewirausahaan dan keahlian teknis, misalnya pertanian organik, budidaya perikanan air tawar (seperti ikan nila atau patin), hingga keterampilan mekanik dan konstruksi.
- Akses Permodalan: Fasilitasi akses ke kredit usaha rakyat (KUR) dan program bantuan modal bergulir dari Pemerintah Aceh dan pusat.
- Kemitraan Usaha: Membangun kemitraan antara kelompok mantan kombatan dengan BUMD atau perusahaan swasta untuk menjamin pasar bagi produk mereka.
Andi Firdaus, S.H (Andi Lancok) menambahkan bahwa pemberdayaan ini juga merupakan bagian dari penguatan perdamaian di Aceh. “Kemandirian ekonomi bagi kombatan adalah investasi terbaik untuk menjaga perdamaian yang berkelanjutan. Ketika perut kenyang, pikiran tenang, dan pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan,” katanya.
