Acehvoice.net – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melakukan pertemuan dengan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara untuk membahas berbagai isu strategis terkait percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan program transmigrasi di Aceh. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kemenko Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada Jumat, 11 April 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Muzakir Manaf menyampaikan beberapa isu utama mengenai kondisi infrastruktur di Aceh, khususnya terkait jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Ia menjelaskan bahwa jalan nasional di Aceh sepanjang 2.112 km, dan saat ini 96 persen di antaranya masih dalam kondisi baik.
Meskipun demikian, kondisi jalan provinsi masih perlu perhatian khusus, karena baru sekitar 80 persen yang dinilai layak, sementara sisanya memerlukan pembangunan atau perbaikan segera.
Selain itu, Gubernur Aceh juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, seperti 50 unit jembatan baru dan penyelesaian ruas jalan tol Trans Sumatera yang melewati Aceh.
Proyek jalan tol Trans Sumatera diyakini dapat mempercepat konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
Di sisi lain, masalah transmigrasi di Aceh juga menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan ini. Muzakir Manaf mengungkapkan bahwa Aceh memiliki lahan transmigrasi seluas 19.370 hektare, namun hingga kini baru sekitar 5.783 hektare yang telah dimanfaatkan.
Oleh karena itu, Pemerintah Aceh mendorong program transmigrasi lokal yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Aceh. Transmigrasi lokal ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi masyarakat Aceh, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal.
Tak hanya itu, Muzakir juga menyoroti kebutuhan akan armada transportasi laut, khususnya kapal feri, untuk memperkuat konektivitas antarwilayah Aceh dan daerah sekitarnya.
Keberadaan kapal feri yang cukup dan terkelola dengan baik akan mempermudah mobilitas barang dan orang, serta mendukung sektor pariwisata dan perdagangan.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh, Gubernur Aceh juga mengingatkan pentingnya penanganan rumah tidak layak huni. Menurutnya, kondisi rumah yang tidak layak huni masih menjadi salah satu faktor penyumbang kemiskinan di Aceh.
Oleh karena itu, ia berharap ada perhatian serius dari pemerintah pusat dalam menangani masalah ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang konkret dan langkah-langkah nyata untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta memperkuat program transmigrasi di Aceh. Pemerintah Aceh berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mewujudkan kemajuan tersebut.
