acehvoice.net – Banda Aceh – Didampingi Kuasa Hukum dari Kantor Hukum BOIHAQQI, SHI, dan PARNER’S, Amiruddin laporkan Direktur PT. Wajib Usaha Mix atas dugaan pelanggaran hukum terkait pengelolaan usaha warung kopi milik adik kandungnya (MY), ke Kepolisian Daerah (Polda) Aceh.
Langkah tersebut ditempuh setelah upaya penyelesaian secara persuasif tidak mendapat respons dari pihak terlapor secara pasti, Sabtu 30/01/2026.
Sebelumnya pihak kuasa Hukum M. Y telah melayangkan surat somasi teguran dengan Nomor; 07/SOMASI/BB/LO/I/2026, secara resmi kepada pihak terkait atas persoalan penguasaan dan pengelolaan usaha warung kopi (WN KOPIE) yang berlokasi di Desa Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.
Somasi tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian non-litigasi guna memperoleh klarifikasi dan penyelesaian sesuai hubungan hukum yang telah ada. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, somasi tersebut tidak mendapat tanggapan maupun tindak lanjut.
Kondisi itu mendorong korban melalui kuasa hukum BOIHAQQI, SHI, dan PARNER’S, mengambil langkah lanjutan demi memperoleh kepastian hukum serta menjaga tertibnya pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan keterangan kliennya, peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Jumat, 4 Juli 2025 sekitar pukul 15.00 WIB. Terlapor berinisial H, S. M, A, diduga memasuki pekarangan usaha Warung Kopi milik M Y, yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Desa Lamreung, Darul Imarah, Aceh Besar, tanpa izin.
Keterangan tersebut diperkuat oleh saksi Amiruddin, adik kandung MY, yang menyebutkan bahwa terlapor sempat membuat keributan dan bertindak seolah-olah tempat usaha tersebut merupakan miliknya. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga bersama kuasa hukum menempuh langkah hukum dengan melaporkan peristiwa itu ke Polda Aceh.
Laporan tersebut telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Aceh dengan nomor laporan STTLP-/24/I/2026/SPKT/POLDA ACEH. M Y, melalui Kuasa hukumnya, kepada media menyampaikan, bahwa laporan resmi tersebut berkaitan dengan dugaan peristiwa memasuki pekarangan tanpa izin yang terjadi di lokasi usaha kliennya. Pihaknya menegaskan langkah hukum ini diambil secara profesional dan proporsional.
“Pelaporan ini merupakan bentuk ikhtiar hukum untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi klien kami. Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan sepenuhnya menyerahkan proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar kuasa hukum kepada media.
Kuasa hukum berharap aparat kepolisian dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif dan transparan, sehingga persoalan hukum yang terjadi dapat diselesaikan sesuai mekanisme hukum serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.
