acehvoice.net – Banda Aceh – Pemerintah Aceh resmi menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah kabupaten/kota hingga 20 April 2026. Kebijakan ini diambil menyusul peringatan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika terkait potensi hujan lebat dalam beberapa hari ke depan.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyatakan bahwa periode siaga ini sangat penting untuk meminimalisir risiko bencana yang dapat terjadi akibat kondisi cuaca yang tidak menentu.
Berdasarkan data BMKG, kondisi atmosfer di wilayah Aceh saat ini dipengaruhi oleh pola siklonik, belokan angin (shearline), serta konvergensi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Dampaknya, hampir seluruh wilayah Aceh berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada periode 11 hingga 20 April 2026.
Situasi tersebut berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengaktifkan posko siaga darurat selama 24 jam, khususnya di wilayah rawan bencana.
Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta untuk terus memantau perkembangan cuaca secara real-time serta berkoordinasi dengan BMKG dan BPBA. Langkah mitigasi juga diperkuat melalui normalisasi infrastruktur air, seperti pembersihan drainase, sungai, serta pengerukan sedimentasi guna mencegah luapan air.
Upaya pencegahan lainnya mencakup pemangkasan pohon rawan tumbang, pengamanan baliho, serta peningkatan patroli di daerah rawan banjir, tanah longsor, dan daerah aliran sungai (DAS) kritis.
Dalam aspek kesiapsiagaan darurat, Pemerintah Aceh juga mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) serta menyiagakan alat berat di titik-titik strategis. Berbagai sarana pendukung seperti perahu motor, kendaraan evakuasi, logistik darurat, hingga tenda pengungsian dipastikan dalam kondisi siap digunakan.
Tak hanya itu, sinergi lintas sektor turut ditekankan dalam penanganan bencana. Koordinasi dilakukan bersama TNI/Polri serta berbagai instansi terkait guna memastikan respons cepat saat kondisi darurat.
Pemerintah juga mengoptimalkan sistem peringatan dini (early warning system/EWS) dengan melibatkan camat, kepala desa, dan perangkatnya untuk aktif menyebarkan informasi cuaca kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi.
M. Nasir menegaskan bahwa seluruh langkah preventif ini diharapkan mampu meminimalisir dampak risiko bencana selama masa siaga yang berlangsung hingga 20 April 2026.
