acehvoice.net – Banda Aceh – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh menyatakan unsur pidana dalam perkara dugaan jarimah liwath yang melibatkan FD, salah seorang mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, belum terpenuhi.
Kepala Satpol PP-WH Kota Banda Aceh, Rizal, menjelaskan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada petunjuk peneliti berkas perkara. Sangkaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinilai belum memenuhi unsur yang dipersyaratkan.
“Sangkaan perkara jarimah liwath yang melibatkan saudara FD berdasarkan petunjuk dari peneliti berkas perkara bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi. Bahwa perilaku menyimpang sesama jenis yang dilakukan oleh saudara FD belum diatur secara konkret dalam Qanun Jinayat,” kata Rizal dalam konferensi pers, Jumat (13/11/2026).
Ia menyampaikan, proses penyidikan perkara tersebut telah dilakukan secara maksimal oleh Satpol PP-WH Kota Banda Aceh bersama Satpol PP-WH Provinsi Aceh sejak peristiwa itu terjadi pada 12 Agustus 2026.
Menurut Rizal, penanganan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh dengan tetap mengedepankan prinsip objektivitas dan profesionalitas, tanpa membedakan latar belakang maupun status pihak yang terlibat.
Ia juga menilai perkara ini menjadi pengingat pentingnya kejelasan regulasi dalam penerapan hukum jinayat di Aceh.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap adanya pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), para ahli hukum, serta pihak terkait lainnya untuk mengkaji ketentuan mengenai jarimah liwath.
“Kami tidak ingin ke depan muncul persoalan serupa yang penanganannya kembali terkendala karena unsur pidana yang disyaratkan dalam aturan belum terpenuhi,” ujarnya.
FD Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Di tengah perkembangan penanganan perkara pidana tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengambil langkah administratif terhadap FD terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, mengatakan pihaknya telah membentuk tim pemeriksa untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin dan etik yang dilakukan FD.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, FD dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat sehingga memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
“Untuk memperkuat hasil pemeriksaan dan rekomendasi tim, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyampaikan laporan dan meminta pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN),” jelas Emila.
Ia mengungkapkan, BKN pada 4 Oktober 2026 telah menerbitkan rekomendasi PTDH terhadap FD sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, kemudian menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD melalui SK Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.
Emila menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menegakkan aturan disiplin dan kode etik ASN.
Dengan demikian, meskipun unsur pidana dalam perkara dugaan jarimah liwath dinyatakan belum terpenuhi berdasarkan ketentuan yang digunakan, proses pemeriksaan administratif terhadap FD tetap berujung pada pemberian sanksi PTDH sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
