acehvoice.net – Banda Aceh – 9 Agustus 2026, Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Petani Nelayan Indonesia (DPW APPNI) Provinsi Aceh, Saifullah, S.E., menyatakan dukungan penuh terhadap langkah cepat pemerintah dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 2026.
Bencana tersebut telah sangat menyulitkan kehidupan masyarakat di berbagai daerah terdampak, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan.
Sektor Pertanian: Puluhan Ribu Hektare Sawah dan Kebun Masih Butuh Pemulihan
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, bencana hidrometeorologi berdampak pada sekitar 57.485 hektare lahan sawah, dengan rincian 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang total.
Selain itu, sekitar 50.438 hektare lahan perkebunan turut terdampak. Hingga akhir Juli 2026, proses optimalisasi lahan baru mencapai sekitar 40.852 hektare, sementara 16.633 hektare—mayoritas kategori rusak berat dan hilang—masih memerlukan penanganan lanjutan, dengan realisasi keuangan program secara keseluruhan baru mencapai 48,48 persen.
Kondisi ini turut menjadi perhatian dalam pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta Selatan pada awal Agustus 2026, di mana Pemerintah Aceh meminta percepatan dukungan Kementerian Pertanian agar aktivitas produksi dan ekonomi petani dapat segera pulih.
“Diskusi antara Gubernur Aceh dan Menteri Pertanian itu justru membuktikan bahwa penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor pertanian masih berjalan lambat di lapangan, padahal pemerintah pusat sebetulnya sudah cukup sigap dalam proses pencairan anggaran. Kami juga mendorong agar sektor perdagangan, kelautan, dan perikanan Aceh pascabencana turut mendapat penanganan yang sama cepatnya,” ujar Saifullah.
Desakan Percepatan Koordinasi dan Pemangkasan Birokrasi
DPW APPNI Aceh berharap pemerintah Aceh, melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, dapat bekerja ekstra dengan koordinasi yang lebih cepat serta memangkas mata rantai birokrasi yang selama ini menghambat proses di lapangan. Hal ini penting agar masyarakat yang terdampak di sektor-sektor tersebut dapat segera pulih secara ekonomi.
“Kami yakin saat ini pemerintah Aceh sudah duduk bersama membahas penanganan ini, dan kami akan terus memantau sampai semuanya terealisasi dengan baik di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” tegas Saifullah.
Sektor Perdagangan: Infrastruktur Jembatan Jadi Prioritas
Di sektor perdagangan, pembangunan jembatan yang memenuhi standar dinilai sangat dibutuhkan untuk memperlancar distribusi barang dan produk antarwilayah.
DPW APPNI Aceh mendorong agar jembatan penghubung antarkabupaten/kota yang rusak akibat bencana dapat segera dipercepat pembangunannya kembali seperti kondisi sebelum bencana terjadi, mengingat kelancaran jalur distribusi berpengaruh langsung terhadap harga dan ketersediaan barang bagi pedagang kecil di daerah terdampak.
Sektor Kelautan dan Perikanan: Pidie Jaya Jadi Sorotan
Sektor kelautan dan perikanan juga dinilai sangat membutuhkan perhatian penuh dalam proses rehabilitasi yang cepat. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sekitar 30.000 hektare tambak budi daya di 16 kabupaten/kota Aceh mengalami kerusakan, dengan Kabupaten Aceh Utara sebagai wilayah paling terdampak (lebih dari 10.000 hektare), disusul Bireuen (sekitar 4.900 hektare) dan Aceh Tamiang (sekitar 3.400 hektare).
KKP menargetkan 15.000 hektare tambak kembali beroperasi hingga akhir 2026, namun hingga akhir Juli 2026 baru sekitar 694 hektare yang aktif kembali melalui penebaran benih udang, bandeng, kakap, dan nila salin.
Salah satu daerah yang terdampak parah adalah Kabupaten Pidie Jaya. Dari sekitar 1.700 hektare kawasan tambak di daerah ini, baru 745 hektare berkategori rusak ringan yang ditargetkan pulih dan kembali berproduksi pada akhir Agustus 2026, sementara sisanya yang berkategori rusak sedang hingga berat masih menunggu penanganan lanjutan.
Bencana yang menghantam kawasan tambak di Pidie Jaya beberapa waktu lalu bukan hanya merusak infrastruktur budi daya, tetapi juga menghentikan sumber penghidupan ratusan keluarga pesisir yang selama ini menggantungkan perekonomian mereka pada sektor perikanan budi daya.
“Bantuan alat berat, benih, dan pakan dari pemerintah pusat memang sudah mulai disalurkan ke Pidie Jaya, tapi kecepatan penyerapannya di lapangan yang harus terus kita kawal bersama,” lanjut Saifullah.
DPW APPNI Provinsi Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memantau proses rehabilitasi dan rekonstruksi di seluruh sektor terdampak—pertanian, perdagangan, kelautan, dan perikanan—hingga masyarakat Aceh yang terkena dampak bencana benar-benar pulih secara ekonomi.
