Acehvoice.net, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penerapan pemerintahan terbuka (open government) sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam pertemuan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang Pemerintahan Terbuka di Vitoria-Gasteiz, Spanyol.
Dalam forum tersebut, Rini menyampaikan bahwa pemerintahan terbuka bukan sekadar reformasi teknis atau regulatif, melainkan merupakan agenda kemanusiaan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat.
Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat akses layanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Tujuannya sangat manusiawi, memastikan bahwa akses ke kesehatan, pendidikan, perizinan, dan perlindungan sosial adalah hak yang setara, bukan hak istimewa bagi setiap warga negara,” ujar Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Lebih lanjut, Rini menegaskan bahwa makna pemerintahan terbuka tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Seorang ibu yang mendapatkan bantuan sosial tanpa hambatan birokrasi, petani yang bisa melihat transparansi penggunaan dana desa, hingga penyandang disabilitas yang mampu mengakses dokumen pemerintah secara daring—semua itu merupakan wujud nyata dari tata kelola pemerintahan yang terbuka dan inklusif.
Sebagai negara aksesi OECD, Indonesia terus berupaya menyelaraskan reformasi tata kelola pemerintahan dengan standar global. Rini menyoroti hasil pertemuan Index of Digital Trade Integration and Openness (INDIGO) OECD 2025 di Jakarta, yang menegaskan pentingnya integrasi antara transformasi digital, inovasi, dan pemerintahan terbuka untuk memperkuat kepercayaan publik dan kualitas demokrasi.
“Kami sedang menyusun kerangka hukum komprehensif tentang pemerintahan digital, yang tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga jembatan antara sistem e-government, tata kelola data, integrasi layanan publik, dan partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Menurut Rini, era digital saat ini menuntut pemerintah untuk adaptif dan berani berinovasi. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas di sektor publik.
Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang membangun infrastruktur publik digital nasional yang mencakup identitas digital, sistem pertukaran data antarinstansi, serta sistem pembayaran digital. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami percaya bahwa menghadapi tantangan global tidak hanya membutuhkan komitmen, tetapi juga keberanian untuk belajar dan bertindak. Indonesia siap berbagi dan belajar praktik terbaik dari negara-negara lain untuk memastikan janji pemerintahan terbuka benar-benar dirasakan rakyat,” tutup Rini.
Dengan komitmen tersebut, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara yang siap mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik melalui transformasi digital yang inklusif, serta memperkuat kerja sama internasional di bawah payung OECD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya.
