acehvoice.net – Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir memimpin rapat evaluasi harian penanganan bencana hidrometeorologi Aceh Tahun 2025 di Pos Komando Tanggap Darurat, Senin 1 Desember 2025. Dalam rapat tersebut, Sekda memaparkan perkembangan kondisi terkini wilayah terdampak, sekaligus menekankan pentingnya pembukaan jalur laut dan udara sebagai salah satu kunci percepatan distribusi logistik dan evakuasi warga
Sekda menyampaikan bahwa bencana melanda 18 kabupaten/kota, mencakup 226 kecamatan dan 3.310 desa, dengan total korban terdampak mencapai 214.382 kepala keluarga atau 1.418.872 jiwa. Data sementara mencatat 1.435 korban luka ringan, 403 luka berat, 173 meninggal dunia, serta 204 masih hilang. Jumlah pengungsi tercatat di 828 titik dengan total 97.305 kepala keluarga atau 443.001 jiwa.
Kerusakan infrastruktur juga meluas, meliputi 138 fasilitas kantor, lebih dari 200 sekolah, sejumlah pesantren, 302 titik jalan rusak atau amblas akibat terjangan air, serta 142 jembatan terdampak. Selain itu, tercatat 77.049 unit rumah rusak, 182 ternak hilang, serta sawah dan kebun yang terdampak seluas lebih dari 205 ribu hektar.
Sekda menegaskan bahwa jalur laut saat ini menjadi opsi paling terbuka untuk distribusi bantuan mengingat banyaknya akses darat yang terputus, terutama menuju Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Lhokseumawe. Sekda meminta instansi terkait bekerja cepat untuk memastikan pergerakan kapal dapat berjalan aman dan terkoordinasi dengan baik. Sementara untuk wilayah Bener Meriah, Takengon, Gayo Lues hingga Aceh Tenggara, pengiriman bantuan sementara ini paling memungkinkan dilakukan melalui jalur udara.
Basarnas melaporkan bahwa jumlah korban meninggal yang ditemukan berdasarkan operasi lapangan mencapai 138 orang, dengan 12 orang masih dalam pencarian. Sejumlah daerah telah dinyatakan tuntas operasi evakuasi seperti Pidie, Lhokseumawe, Langsa, Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Timur. Namun akses ke Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terhambat akibat kondisi jalan dan keterbatasan BBM.
Sementara BPBA menjelaskan bahwa distribusi logistik ditetapkan dalam tiga prioritas: pertama Aceh Tamiang, kedua dataran tinggi Gayo hingga Aceh Tenggara dan ketiga wilayah pantai barat dan utara. Jalur laut menjadi andalan, termasuk rencana pemanfaatan kapal nelayan serta perahu kecil untuk memasok logistik ke wilayah pantai utara.
Sementara itu, Dinas PUPR melaporkan masih terdapat lebih dari 80 titik longsor pada jalur vital seperti Gunung Salak menuju Takengon, serta sejumlah ruas yang belum dapat dilalui akibat putus total. Selain itu, tersedia enam unit jembatan semi rangka baja yang siap dipasang. Namun pemasangan jembatan tersebut membutuhkan waktu lama, di atas 20 hari pengerjaan.
Sekda meminta agar Dinas PUPR untuk bisa memobilisasi pemasangan jembatan semi rangka baja tersebut pada dua unit jembatan yang putus di Juli Kabupaten Bireuen dan di Bener Meriah – Takengon. “Sembari menerobos jalur dari Simpang KKA ke Takengon, jembatan semi rangka baja milik PUPR bisa terus dikerjakan,” ujar Sekda.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal melaporkan perkembangan terbaru jalur transportasi laut. KMP Ekspres Bahari melaporkan telah tiba di Kuala Idi dan logistik dijemput nelayan kondisi akibat dermaga dangkal sebelum melanjutkan perjalanan dan bersandar di Langsa. Antusiasme warga dan relawan yang ingin pindah ke wilayah yang terdampak meningkat drastis. Jika memang KMP Express Bahari kembali berlayar, kapal akan kembali beroperasi pada Kamis dari Banda Aceh. “Malam ini ada KM Antarest milik Navigator Sabang berangkat berlayar ke Aceh Utara untuk mengangkut bantuan yang dikumpulkan pelajar dan relawan di Banda Aceh,” ujar T. Faisal.
Salah satu langkah strategi lainnya adalah usulan pengalihan rute kapal perintis ke jalur timur hingga Belawan agar logistik dari Medan dapat ditarik ke Krueng Geukueh dan Banda Aceh. Rute ini telah disetujui Kementerian Perhubungan dan diperkirakan kapal akan mulai bergerak pada 5 Desember.
Dinas Perhubungan juga meminta BNPB membuka posko informasi di Pelabuhan Ulee Lheue mengingat banyaknya warga dan relawan yang membutuhkan panduan perjalanan menuju wilayah terdampak. BNPB merespons positif, menilai koordinasi Dishub sangat membantu kelancaran operasi transportasi dan akan mempertimbangkan pembentukan posko tersebut.
Dalam kesempatan itu, JICA Jepang juga menyatakan kesiapannya mendukung pemulihan pascabencana di Aceh dan menawarkan bantuan teknis untuk rekonstruksi infrastruktur. Sekda menyambut baik tawaran tersebut mengingat skala kerusakan yang sangat luas.
