acehvoice.net – Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Tingkat Menteri Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat tersebut digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta Pusat, Jumat (27/2).
Rapat tingkat menteri ini dipimpin langsung oleh Menko PMK dan membahas progres pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut. Selain itu, forum tersebut juga menyepakati serta menetapkan Rencana Induk Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai pedoman bersama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah secara tegas menyoroti pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Ia menilai, kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi warga terdampak harus menjadi prioritas utama agar proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Selain huntara, Fadhlullah juga meminta kejelasan realisasi pembangunan hunian tetap (huntap), terutama bagi masyarakat di Kabupaten Bireuen. Ia mengungkapkan bahwa warga di daerah tersebut telah hampir tiga bulan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), sehingga kepastian pembangunan rumah permanen menjadi hal mendesak yang harus segera dituntaskan.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan seluruh tahapan pembangunan hunian tetap berjalan sesuai rencana, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan teknis di lapangan. Kepastian ini penting agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama berada dalam kondisi transisi.
Tak hanya itu, Fadhlullah juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk meninjau kembali sejumlah program yang masuk dalam skema perencanaan, namun berada di daerah yang tidak terdampak bencana. Ia menilai, evaluasi tersebut perlu dilakukan agar fokus dan efektivitas anggaran benar-benar diarahkan pada wilayah yang membutuhkan penanganan pascabencana.
“Ada beberapa program yang kami lihat di Bappenas. Bahkan ada daerah yang sebenarnya tidak terdampak, tetap diakomodir kegiatannya, meski di luar kegiatan bencana. Ini mohon dikoreksi kembali,” ujar Fadhlullah dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan, penyesuaian program sangat penting agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih tepat sasaran serta tidak mengurangi alokasi bagi daerah yang benar-benar terdampak. Dengan demikian, proses pemulihan infrastruktur, perumahan, dan fasilitas publik dapat berjalan lebih optimal.
Di akhir penyampaiannya, Fadhlullah juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Presiden, atas bantuan sapi untuk tradisi meugang Ramadan yang menjadi bagian sakral dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Tradisi meugang merupakan momentum penting menjelang Ramadan dan hari besar Islam, yang sarat dengan nilai kebersamaan dan solidaritas.
Ia berharap dukungan serupa dapat kembali diberikan pada meugang Idulfitri mendatang sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kearifan lokal dan tradisi masyarakat Aceh.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan sapi untuk meugang Ramadan. Tradisi ini sangat sakral bagi masyarakat Aceh. Kami berharap bantuan serupa juga dapat diberikan kembali pada meugang Idulfitri mendatang,” tutupnya.
