Acehvoice.net, Banda Aceh – Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Almuniza Kamal mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemko Banda Aceh yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Pernyataan itu disampaikan Almuniza usai Pemko Banda Aceh memperoleh penghargaan Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 dari Ombudsman RI. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pj Gubernur Aceh, Safrizal, kepada Pj Sekda Banda Aceh, Bachtiar di Anjong Mon Mata Banda Aceh pada Selasa (21/1/2025).
Pemko Banda Aceh meraih penghargaan dengan nilai tertinggi, yaitu 91,78, dan menjadi salah satu dari tiga kabupaten/kota di Aceh yang memperoleh pencapaian tersebut. Dua daerah lainnya yang meraih prestasi serupa adalah Aceh Timur (91,63) dan Pidie Jaya (92,44). Penghargaan ini mengukuhkan kualitas pelayanan publik di Banda Aceh sebagai yang terbaik di Provinsi Aceh.
“Alhamdulillah, di awal tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih penghargaan yang membanggakan, kali ini dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.”
“Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemko Banda Aceh yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Penghargaan ini juga kami persembahkan kepada seluruh masyarakat Banda Aceh, yang selalu mendukung dan memberikan masukan konstruktif demi perbaikan pelayanan,” ujar Almuniza.
Ke depan, Almuniza berharap para OPD berkomitmen untuk terus berinovasi, menjaga kualitas pelayanan, dan memastikan setiap warga Banda Aceh merasakan manfaat dari pelayanan publik yang lebih baik dan berkeadilan.
“Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus maju dan terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga insyaallah meraih pencapaian yang lebih tinggi, baik di tingkat provinsi maupun nasional,” harapnya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubiyanti, menjelaskan bahwa proses penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dilakukan sejak Februari hingga Agustus 2024, dan dilanjutkan dengan supervisi pada September 2024. Di tingkat provinsi, penilaian dilakukan pada beberapa instansi, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan RSUD dr. Zainoel Abidin.
Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, penilaian melibatkan lima SKPD utama, yaitu Dinas PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta dua puskesmas di wilayah administratif masing-masing kabupaten/kota.
“Tujuan utama dari penilaian ini adalah untuk mendorong pemerintah daerah dan pusat meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan, dan pengelolaan pengaduan,” ujar Dian.
Ombudsman RI Perwakilan Aceh berharap kualitas pelayanan publik di kabupaten/kota terus ditingkatkan melalui penerapan manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penguatan pengawasan, dan akuntabilitas kinerja.
Sementara itu, Pj Gubernur Aceh, Safrizal memberikan apresiasi atas peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditunjukkan pemerintah daerah di Aceh. Ia menyatakan bahwa predikat kepatuhan yang diberikan oleh Ombudsman RI tidak hanya menjadi penghargaan, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus meningkatkan mutu pelayanan.
“Pelayanan publik adalah manifestasi paling nyata dari kehadiran pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Predikat ini bukan sekadar penghargaan, melainkan juga pengingat bahwa masih banyak ruang untuk berbenah demi kesejahteraan rakyat,” ujar Safrizal.
“Pertahankan prestasi ini. Ambil langkah, buat strategi agar kita bisa terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat.”
Safrizal mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi demi menciptakan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Mari jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus berinovasi, memberikan pelayanan terbaik, dan memastikan bahwa masyarakat merasakan manfaat nyata dari keberadaan pemerintah,” pungkasnya.
