acehvoice.net – Banda Aceh – Polemik terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan dinamika politik di parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi ingin menyampaikan aspirasi untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme resmi di DPR RI.
Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa hingga saat ini DPR belum mengambil sikap resmi. Pasalnya, lembaga legislatif tersebut masih berada dalam masa reses dan baru akan memasuki masa sidang berikutnya pada Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Ia mengatakan, aspirasi tidak hanya datang dari anggota DPR, tetapi juga sejumlah organisasi masyarakat.
Menurutnya, berbagai pihak ingin menggunakan mekanisme kelembagaan DPR untuk menyampaikan pandangan terkait persoalan Wakil Presiden tersebut.
Dasco menjelaskan, DPR RI belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang melibatkan perwakilan fraksi untuk membahas persoalan tersebut.
Selain itu, DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) agar dapat mempelajari secara menyeluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan tersebut.
Dengan kondisi tersebut, Dasco menyatakan DPR belum dapat menentukan langkah lanjutan maupun sikap kelembagaan terhadap polemik yang berkembang.
Ia menegaskan, keputusan resmi DPR akan disampaikan setelah seluruh mekanisme dan tahapan yang diperlukan terpenuhi.
Putusan MA Picu Dinamika Politik
Munculnya aspirasi pemakzulan Gibran tidak terlepas dari putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan gugatan terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Namun, hingga saat ini salinan lengkap putusan yang memuat pertimbangan hukum majelis hakim belum tersedia untuk publik.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mengeluarkan putusan pada 6 Oktober 2026 dalam perkara pengujian pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan luar negeri yang setara dengan jenjang SMA.
Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai respons politik, termasuk dorongan dari sejumlah pihak agar DPR menindaklanjutinya melalui mekanisme konstitusional.
Meski demikian, aspirasi yang berkembang belum dapat dimaknai sebagai keputusan DPR untuk memproses pemakzulan. Sikap resmi lembaga tersebut masih menunggu pembahasan internal serta kajian terhadap putusan MA secara menyeluruh.
