acehvoice.net — Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta percepatan penyaluran berbagai bantuan dan program pemulihan bagi korban banjir dan longsor saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, bersama para Wakil Ketua MPR RI, yakni Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Kunjungan ini dirangkaikan dengan penyerahan bantuan bagi delapan kabupaten yang terdampak paling parah, yakni Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Dari Pemerintah Aceh turut hadir Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, serta para bupati dan wakil bupati dari delapan daerah terdampak.
Fadhlullah mengungkapkan bahwa bencana telah berlangsung lebih dari dua bulan dan pemerintah terus melakukan penanganan intensif. Hingga kini tercatat sekitar 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa masih mengungsi. Meski jumlahnya terus menurun, sebagian warga masih bertahan di hunian sementara.
Ia meminta agar dana bantuan dari Kementerian Sosial, termasuk jatah hidup (jadup) bagi penghuni hunian sementara, bantuan perabotan rumah tangga, serta dana pemulihan ekonomi, dapat segera direalisasikan. Ia berharap bantuan tersebut bisa disalurkan sebelum momentum meugang menyambut Ramadan.
Selain itu, Wakil Gubernur juga menyoroti perlunya percepatan pemulihan sektor pertanian, terutama sawah dan kebun warga yang terdampak. Ia turut meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang sebelumnya telah disetujui Presiden.
Fadhlullah juga mengusulkan agar iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat dialihkan pembiayaannya ke APBN melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Menurutnya, langkah tersebut penting agar anggaran daerah dapat difokuskan pada penanganan bencana.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa sejak dibentuknya satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai menunjukkan pemulihan, termasuk layanan pemerintahan, pendidikan, akses transportasi darat, serta aktivitas ekonomi dan sosial. Namun, data pemerintah pusat masih mencatat sekitar 74 ribu pengungsi di Aceh.
Ia menekankan bahwa solusi utama untuk percepatan pemulihan adalah pemberian bantuan uang pengganti bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Tito meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data penerima serta mempercepat proses validasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) guna menghindari persoalan di kemudian hari.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut komunikasi dengan Gubernur Aceh terkait penanganan bencana besar di Aceh. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan telah diteruskan kepada Presiden.
Muzani juga menyebut akan mengupayakan solusi terkait penghapusan sementara barcode BBM melalui koordinasi dengan Pertamina, serta memperjuangkan agar 500 ribu peserta JKA dapat ditanggung oleh APBN. Terkait bantuan sapi meugang, ia memastikan akan dicarikan solusi agar manfaatnya dirasakan tidak hanya oleh korban banjir, tetapi juga masyarakat Aceh secara luas.
Dalam kunjungan tersebut, MPR RI menyerahkan 15 ribu paket sembako yang berisi kebutuhan pokok seperti mi instan, minyak goreng, teh, biskuit, minyak kayu putih, popok, dan pembalut perempuan. Selain itu, disalurkan pula paket ibadah berupa sajadah, sarung, pakaian, mukena, dan Alquran untuk menyambut bulan suci Ramadan.
Sinergi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat pemulihan daerah terdampak, sehingga masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.
