Acehvoicet.net – [Opini] Pilkada Aceh diwarnai beberapa pemberitaan yang tidak mengenakkan dalam proses pelaksanaannya. Beberapa pasangan calon (Paslon) kepala daerah mulai memainkan strategi Playing Victim (memposiskan dirinya sebagai korban) guna mendapatkan perhatian publik demi simpatik pemilih dengan mengantongi suara terbanyak di wilayahnya masing-masing.
Tinggal menghitung hari, 27 November menjadi penentu bagi kemenangan setelah sama-sama berjuang selama hampir satu bulan lamanya dalam masa kampanye, melalui serangkaian strategi menurut versi masing-masing pasangan calon kepala daerah.
Momen pilkada sebenarnya menjadi pendidikan politik bagi seluruh masyarakat, khususnya antuasiasme masyarakat Aceh yang di dalamnya hadir partai lokal (Parlok) sebagai warna kekhususan di wilayah yang pernah didera konflik ini.
Kini, setelah hampir dua dekada (19 tahun) gencatan senjata antara GAM-RI, Aceh telah melalui tiga kali pesta pemilihan kepala daerah yang berlangsung meriah, tanpa penundaan satu haripun hari pencoblosan yang dilanjutkan dengan penghitungan suaranya.
Lalu, bagaimana dengan prosesnya ?
Strategi masing-masing Paslon kepala daerah sangat berpengaruh sebagai penentu kemenangan dalam pilkada. Walau demikian, moralitas dalam pengaturan strategi itu menjadi nilai utama yang pengaruhnya lebih luas tak hanya untuk kemenangan 5 tahun sesaat, tapi bagi kelangsungan hidup sosial masyarakat Aceh yang sudah mulai tertata rapi setelah dihancurkan oleh perang selama 29 tahun lamanya.
Memang benar kata orang kampung saya, sebenarnya yang menghancurkan kita adalah orang kita sendiri, Pang Tibang di era modern saat ini memiliki cara yang lebih modern dalam mengahancurkan bangsanya sendiri.
Seperti pengusulan untuk menambah pasukan keamanan ke Aceh menjelang Pilkada adalah cara berpikir yang sangat amoral (tidak bermoral) dengan memperburuk citra Aceh di mata dunia, juga pemerintah Indonesia.
Jelas misinya adalah untuk menghancurkan image lawan politik, ini adalah rahasia umum yang biasa dimainkan dalam dunia politik kotor. Kita orang Aceh sebagai masyarakat yang berbudaya, meutaloe wareh, sungguh tak elok strategi amoral ini dimainkan hanya untuk kemenangan keuasaan selama 5 tahun sesaat.
Kita tahu dengan jelas, keseriuasan pentolan GAM dalam komitmen menjaga perdamaian dengan melebur ke dalam NKRI adalah harga yang sangat mahal jika dibandingkan hanya dengan kemenangan 5 tahun sekali dalam Pilkada.
Bukan hanya itu, Playing Victim (memposisikan diri sebagai korban) seperti pemberitaan tentang pembakaran kendaraan/mobil milik salah satu simpatisan pasangan calon kepala daerah di Aceh Timur, yang hingga saat ini tidak diketahui pelakunya adalah cara yang sama seperti pelemparan geranat di rumah salah satu Cagub Aceh pada September lalu.
Siapa pelakunya dan kenapa hingga saat ini pelakunya tidak diketahui, apakah ini ada hubungannya dengan Pilkada atau persoalan pribadi, Kenapa ini justeru terus diangkat ke permukaan seakan-akan Aceh kembali tidak aman ?
Keikhlasan dan keseriuasan para pentolan GAM yang komit menjaga perdamaian Aceh, justeru telah dikhianati oleh kepentingan segelintir orang demi kekuasaan lima tahun sesaat. Kita tahu, tujuannya adalah demi menjatuhkan citra mereka yang saat ini bersatu di bawah bendera Partai Lokal terbesar yang ada di Aceh.
Pelemparan geranat ke rumah Cagub Bustami Hamzah, dan pembakaran mobil di parkiran rumah tengah malam milik simpatisan Calon Bupati Sulaiman Tole yang keduanya tanpa ada korban jiwa, maka sangat memungkinkan kedua insiden berpeluang mengkambing-hitamkan paslon tertentu demi mendapatkan simpatisan publik Aceh.
Para pentolan GAM sebagai simbol perjuangan orang Aceh yang ikhlas terhadap perdamaian dan komit berjuang melalui jalur politik, maka memaksa Rakyat Aceh untuk melihat mereka sebagai pelaku utama adalah tindakan yang sangat tidak bermoral (amoral) dan tidak baik bagi pendidikan politik masyarakat kita.
Begitu pula dengan pembakaran mobil pendukung milik salah satu Calon Bupati yang berlatar kontraktor selama 10 tahun di masa pemerintahan Bupati Rocky yang pernah diusung oleh Partai Aceh ?
Jika melihat jejak historis kedua calon kepala daerah, Cagub Aceh Bustami dan Cabup Aceh Timur Sulaiman Tole, keduanya memiliki hutang budi yg besar bagi Partai Aceh sebagai representatif dari perjuangan GAM, yang satu pernah diorbitkan menjadi Sekda Aceh hingga menjadi Pj. Gubernur Aceh, yang satunya menjadi penikmat terbesar selama 10 Tahun di masa pemerintahan Partai Aceh. Hanya pembaca budiman yang dapat menilainya sendiri …
Atau, ada alasan lain di balik dua insiden di atas selain memposisikan diri sebagai korban, yakni Victim Mentality atau mentalitas korban yang merupakan kondisi ketika seseorang selalu merasa dirinya sebagai korban dari segala kondisi dan situasi yang terjadi di sekitarnya. Mereka secara konsisten akan menyalahkan orang lain atau situasi dan merasa tidak memiliki kontrol atas masalah yang dihadapi.
Lalu bagaimana jika kedua Calon kepala daerah ini justeru berhasil mengantongi suara terbanyak setelah melalui strategi kotor seperti ini ? Bisa dipastikan, selama 5 tahun kepemimpinan, mereka akan menganggap dirinya sebagai kepala daerah korban dari kepala daerah (Gubernur/Bupati) sebelumnya. Semua mentok pembangunan akan menjadi alasan anlogic bagi orang-orang yang sadar dan cerdas, yang konsisten dalam melihat politik pembangunan dalam konteks Aceh.
Penulis : Hidayat Peulanteu, Pemuda Aceh Timur.
