Acehvoice.net, Banda Aceh – 25 Februari 2025 – Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Aceh menyelenggarakan sebuah kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk mendiskusikan tentang optimalisasi penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat. Kegiatan ini dilaksanakan di Komunal Kupi Lambaro Skep, Banda Aceh, pada 25 Februari 2025. Bertemakan “Optimalisasi Penggunaan Anggaran: Uang Rakyat Kembali ke Rakyat”, FGD ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting serta mahasiswa, pelajar, dan praktisi yang kompeten di bidangnya.
Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh PW PII Aceh kali ini mengundang beberapa pemateri yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah Ketua Aktivis Hukum Aceh, Boihaqy S. Hi, yang menjadi pemateri pertama; Pengamat Sosial Iping Rahmad Saputra M. Sc, sebagai pemateri kedua; serta Mohd Rendi Febriansyah, Ketua PW PII Aceh, yang mewakili kalangan muda dan menjadi pemateri ketiga.
Tema “Optimalisasi Penggunaan Anggaran: Uang Rakyat Kembali ke Rakyat” dipilih untuk menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan terkait anggaran negara serta bagaimana anggaran tersebut dapat lebih dirasakan oleh masyarakat luas. Tema ini juga ingin mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa dan pelajar, untuk lebih peduli terhadap pengelolaan keuangan publik yang bersumber dari uang rakyat.
Pentingnya Literasi dan Aksi Nyata dalam Menyikapi Masalah Anggaran
Dalam sesi pemaparan, Iping Rahmad Saputra, seorang pengamat sosial, menyampaikan bahwa mahasiswa perlu meningkatkan literasi mereka, agar tidak hanya terjebak dalam diskusi semata, namun juga dapat mengubahnya menjadi aksi nyata. Ia menegaskan bahwa diskusi-diskusi seperti ini harus dapat mendorong mahasiswa untuk bergerak dan tidak hanya berhenti pada wacana semata.
“Mahasiswa itu harus bergerak, diskusi seperti ini harus memunculkan aksi nyata. Mahasiswa juga harus memperkuat literasi dan berpikir agar apa yang kita diskusikan bisa menjadi kenyataan,” ujar Iping Rahmad Saputra.
Menurut Iping, penting bagi mahasiswa untuk memiliki kemampuan analisis yang baik, agar mereka bisa melihat dan menyelesaikan masalah sosial dan politik yang ada, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara. Melalui literasi yang baik, mahasiswa dapat menghasilkan solusi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Objektivitas dalam Menilai Kebijakan Pemerintah
Sementara itu, Boihaqy S. Hi, Ketua Aktivis Hukum Aceh, mengingatkan bahwa sebagai generasi muda, penting bagi mahasiswa dan masyarakat untuk tetap objektif dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan bahwa tidak boleh ada sikap kontra terhadap pemerintah hanya karena ketidaksukaan yang tidak berdasar. Sebaliknya, setiap kebijakan harus dikaji dengan hati-hati agar dapat menentukan sikap yang objektif.
“Kita harus objektif menilai kebijakan pemerintah. Tidak boleh kontra terhadap pemerintah hanya karena ketidaksukaan tanpa alasan yang jelas. Kita harus mengkaji setiap kebijakan yang dikeluarkan supaya bisa menentukan sikap objektif,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang rasional dalam menilai keputusan-keputusan pemerintah, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran negara, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
PII Aceh dan Komitmen dalam Mendukung Kebijakan yang Mensejahterakan Masyarakat
Ketua PW PII Aceh, Mohd Rendi Febriansyah, juga memberikan pandangannya tentang pentingnya kegiatan FGD ini. Menurutnya, kegiatan ini diselenggarakan untuk mengajak seluruh mahasiswa dan pelajar di Aceh agar lebih berpikir kritis terhadap fenomena sosial yang terjadi di daerah ini. Rendi menegaskan bahwa PII tidak hanya fokus pada isu-isu pendidikan dan kebudayaan, namun juga turut serta dalam menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
“Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengajak mahasiswa dan pelajar di Aceh untuk berpikir tentang fenomena yang terjadi saat ini. PII tidak hanya memikirkan pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga mengambil andil dalam permasalahan sosial di masyarakat. Kami tidak pro dan juga tidak kontra terhadap pemerintah. Tetapi PII akan mendukung kebijakan pemerintah yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat, dan PII akan kontra terhadap kebijakan pemerintah yang malah menzalimi masyarakat,” ujar Rendi Febriansyah.
Pernyataan tersebut menggambarkan sikap PII Aceh yang tidak terikat pada pihak mana pun, melainkan lebih pada kepentingan rakyat. PII siap mendukung kebijakan yang baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, namun juga siap untuk mengkritik kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
Selain itu Pw PII Aceh melihat efisiensi ini merupakan hal yang positif. Karena berdasarkan surat Menteri keuangan tentang efisiensi anggara, ada item khusus yang dipangkas yang mana item tersebut sarat akan korupsi. Negara menghemat 300 triliun yang mana ini merupakan positif untuk ekonomi nasional.
Antusiasme Peserta dalam Diskusi yang Interaktif
Diskusi yang dihadiri oleh puluhan mahasiswa dan pelajar tersebut berlangsung sangat interaktif. Peserta FGD mengajukan berbagai pertanyaan dan pandangan kepada narasumber, serta aktif berdiskusi mengenai berbagai isu terkait penggunaan anggaran negara dan pengelolaannya yang harus kembali ke rakyat. Antusiasme peserta dalam diskusi ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dan peran generasi muda dalam pengelolaan keuangan publik.
Peran Mahasiswa dalam Mengawal Kebijakan Anggaran
Pada akhir sesi diskusi, Mohd Rendi Febriansyah kembali menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa dan pelajar, tetapi juga untuk mendorong mereka agar lebih peduli dan berpikir kritis terhadap isu-isu yang ada di masyarakat, termasuk dalam hal penggunaan anggaran negara. Ia mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat, dan mahasiswa memiliki peran besar dalam mengawal kebijakan tersebut agar sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kami akan mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat untuk masyarakat, tetapi kami juga akan melawan jika ada kebijakan yang tidak adil dan merugikan rakyat,” tegas Rendi Febriansyah.
Kegiatan FGD ini memberikan pencerahan bagi mahasiswa dan pelajar di Banda Aceh tentang pentingnya pemahaman dan keterlibatan mereka dalam masalah sosial dan politik, serta bagaimana mereka dapat menjadi agen perubahan dalam mengawal kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan bersama.
