Acehvoice.net – Ketua Komite Peralihan Aceh Wilayah Peureulak (Aceh Timur) Hamdani Hasan alias Wakdan menyebutkan, penghancuran bekas sisa Rumoh Geudong di Pidie oleh pemerintah, membuktikan bahwa negara tidak serius menyelesaikan perkara HAM di Aceh.
“Rumoh Geudong itu salah bukti pelanggaran HAM masa lalu, bagaimana pula penyelesaian bisa jalan jika barang buktinya dimusnahkan. Sejatinya semua bukti fisik itu harus diselematkan untuk mendukung peradilan HAM di Aceh,” tegas Wakdan, Minggu (25/6/2023)
Selain itu, kata Wakdan, upaya pemerintah tersebut bisa memicu kemarahan korban konflik di Aceh, apalagi bagi korban pelanggaran HAM Rumoh Geudong itu sendiri. “Kami kira, tidak cukup hanya dengan bantuan kursi roda dan bantuan sembako. Namun secara kontinyu apa yang bisa dilakukan pemerintah seluruh korban itu sendiri,” ujarnya.
Kemudian KPA Wilayah Peureulak juga mencium etika tidak baik dari pemerintah dengan meratakan seluruh sisa bangunan Rumoh Geudong.
Selanjutnya “Kami sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perang di Aceh merasa aneh dengan tindakan pemerintah ini,” ucapnya dengan nada geram.[]
