Acehvoice.net – Bupati Bireuen, Haji Mukhlis, bersama dengan Wakil Bupati, Ir Razuardi, mengambil langkah tegas dalam penggunaan anggaran daerah dengan menolak pengadaan mobil dinas baru.
Keputusan ini dilakukan untuk mengalihkan anggaran senilai Rp 4 miliar yang semula dialokasikan untuk pembelian mobil dinas, ke pembangunan rumah dhuafa bagi warga yang membutuhkan.
Haji Mukhlis menyampaikan bahwa mobil dinas yang ada saat ini masih layak digunakan, dan tidak ada alasan untuk menghamburkan uang negara untuk membeli mobil baru.
“Kami menilai bahwa mobil dinas lama masih cukup baik untuk digunakan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengalihkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembelian mobil dinas ke pembangunan rumah dhuafa,” ujar Haji Mukhlis pada Rabu, 19 Maret 2025.
Keputusan ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD, yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran.
“Sebagai kepala daerah, kami memiliki komitmen untuk memprioritaskan anggaran yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam pembangunan rumah bagi mereka yang kurang mampu,” tambah Haji Mukhlis.
Dalam kebijakan ini, Haji Mukhlis dan Wakil Bupati Ir Razuardi sepakat untuk tidak mengajukan pembelian mobil dinas baru selama masa jabatan mereka. Sebagai gantinya, mereka akan menggunakan kendaraan pribadi dan mobil dinas lama untuk kepentingan operasional pemerintahan.
Haji Mukhlis menjelaskan bahwa keputusan ini diambil mengingat keterbatasan anggaran yang ada di APBK Bireuen dan banyaknya kebutuhan masyarakat lainnya.
“Saat ini, pengadaan mobil dinas baru bukanlah prioritas. Lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pembangunan rumah dhuafa,” ungkapnya.
Bupati Bireuen ini berharap bahwa langkah yang diambil akan menjadi contoh bagi pejabat lainnya di Kabupaten Bireuen untuk lebih memprioritaskan penggunaan anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Kami berharap keputusan ini bisa menginspirasi pejabat lain untuk fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, daripada pada pembelian barang yang tidak mendesak,” tegas Haji Mukhlis.
Kebijakan ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat yang mengapresiasi sikap efisiensi anggaran yang ditunjukkan oleh pimpinan daerah. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, kebijakan ini dianggap sebagai langkah positif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
