acehvoice.net – Aceh Timur – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyiapkan anggaran sekitar Rp58 miliar untuk pembayaran Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota DPRK, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pencairan dijadwalkan mulai 5 Juni 2026.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026.
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, telah menginstruksikan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk segera memproses pembayaran Gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Berdasarkan data pemerintah daerah, penerima Gaji ke-13 terdiri atas 6.427 PNS, 3.225 PPPK, 40 anggota DPRK, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Komponen pembayaran meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Besarannya mengacu pada penghasilan yang diterima masing-masing aparatur pada Mei 2026. Selain itu, ASN daerah juga memperoleh tambahan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Al-Farlaky menjelaskan, pencairan Gaji ke-13 diharapkan dapat membantu aparatur memenuhi kebutuhan keluarga, terutama biaya pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru.
“Dengan adanya pencairan Gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kami berharap dapat meringankan beban para ASN yang memiliki kebutuhan pendidikan anak saat memasuki tahun ajaran baru,” ujar Al-Farlaky, Rabu (03/06/2026).
Selain pembayaran Gaji ke-13, Bupati juga meminta agar Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat gampong untuk Juni 2026 segera disalurkan.
Pemkab Aceh Timur mencatat total pembayaran Siltap perangkat gampong selama Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar Rp52,8 miliar. Pembayaran tersebut disebut telah dilakukan tepat waktu selama masa kepemimpinan Al-Farlaky.
Ia berharap kebijakan pembayaran hak aparatur tersebut dapat menjaga kesejahteraan PNS, PPPK, maupun perangkat gampong sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga.


























