Dari Peureulak hingga Idi, tujuh dekade perjalanan Aceh Timur semestinya menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana kekayaan sejarah, sumber daya alam, dan kekuatan masyarakat telah diubah menjadi kesejahteraan yang merata.
Oleh: Mulyadi, S.H.I., M. Sos|
Kepala KUA Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur dan juga pengurus Bidang Hukum & Advokasi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Provinsi Aceh
acehvoice.net – Aceh Timur – Pada 24 November 2026, Kabupaten Aceh Timur genap berusia 70 tahun. Tujuh dekade bukanlah perjalanan singkat bagi sebuah daerah. Di dalamnya tersimpan sejarah pembentukan pemerintahan, perubahan sosial, dinamika politik, serta perjuangan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik.
Namun, ulang tahun sebuah kabupaten tidak semestinya hanya menjadi perayaan seremonial. Ia harus menjadi ruang untuk bertanya secara jujur: sejauh mana perjalanan panjang itu telah menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan rakyat?
Pertanyaan tersebut penting bagi Aceh Timur. Daerah ini memiliki warisan sejarah yang kuat, posisi geografis strategis, kekayaan sumber daya alam, serta masyarakat dengan tradisi sosial dan keagamaan yang mengakar. Akan tetapi, besarnya potensi tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Di sinilah tantangan sesungguhnya memasuki usia ke-70: mengubah kebanggaan sejarah menjadi kekuatan pembangunan.
Peureulak dan Idi: Dua Simpul Sejarah, Satu Masa Depan
Menyebut Aceh Timur tidak dapat dilepaskan dari Peureulak dan Idi. Keduanya memiliki jejak sejarah dan peran penting dalam perjalanan kawasan pesisir timur Aceh.
Peureulak dikenal luas melalui narasi sejarah Kesultanan Peureulak yang menempatkan wilayah ini dalam salah satu bab penting perkembangan Islam dan perdagangan di Nusantara. Meskipun sejumlah detail historiografinya masih menjadi ruang kajian, warisan Peureulak tetap memiliki nilai simbolik yang besar: tentang keterbukaan terhadap dunia luar, perdagangan, pendidikan, dan kehidupan keagamaan.
Sementara itu, Idi tumbuh sebagai simpul aktivitas pemerintahan dan ekonomi masyarakat. Jejak pelabuhannya memperlihatkan bahwa kawasan ini sejak lama terhubung dengan perdagangan lintas wilayah. Kini, keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi memperkuat posisi sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang ekonomi Aceh Timur.
Dua wilayah ini seharusnya tidak hanya menjadi identitas geografis atau kebanggaan masa lalu. Peureulak dan Idi dapat menjadi simbol arah pembangunan: satu mengingatkan pentingnya pengetahuan, nilai, dan peradaban; yang lain menggambarkan keterbukaan ekonomi, konektivitas, dan produktivitas.
Sejarah akan kehilangan maknanya apabila hanya diulang dalam pidato, tetapi tidak diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberi manfaat bagi generasi berikutnya.
Aceh Timur Garang: Ukurannya Bukan Kerasnya Slogan
Di bawah kepemimpinan Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky dan Wakil Bupati Teuku Zainal Abidin, periode 2025–2030 membawa identitas politik pembangunan melalui semangat “Aceh Timur Garang”, yang disandingkan dengan nilai “Teguh dalam Syariat, Tulus dalam Kinerja”.
Slogan tersebut memiliki daya dorong apabila diterjemahkan menjadi etos pemerintahan yang berani mengambil keputusan, disiplin mengelola anggaran, terbuka terhadap kritik, dan cepat menyelesaikan persoalan masyarakat.
Tetapi keberanian pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, rapat yang diselenggarakan, atau proyek yang diresmikan. Ukuran sesungguhnya terletak pada perubahan yang dapat dirasakan masyarakat: apakah pelayanan semakin mudah, apakah petani memperoleh harga yang lebih baik, apakah nelayan semakin sejahtera, apakah anak-anak mendapatkan pendidikan bermutu, dan apakah warga di pelosok memperoleh akses infrastruktur yang layak?
Di sinilah makna “garang” harus menemukan bentuknya. Garang bukan berarti keras terhadap kritik, melainkan tegas terhadap ketidakberesan. Garang bukan sekadar cepat membangun, tetapi berani memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat publik.
Adapun “teguh dalam syariat” tidak boleh berhenti pada simbol dan formalitas. Nilai keadilan, amanah, kejujuran, kepedulian terhadap kelompok lemah, serta larangan menyalahgunakan kekuasaan harus tercermin dalam praktik pemerintahan. Sementara “tulus dalam kinerja” harus dibuktikan melalui pelayanan yang tidak diskriminatif dan birokrasi yang bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Kekayaan Daerah dan Paradoks Kesejahteraan
Aceh Timur memiliki sumber daya yang semestinya menjadi kekuatan ekonomi. Sektor perikanan, perkebunan, pertanian, perdagangan, dan migas menyediakan peluang besar untuk memperluas lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Data yang diberitakan ANTARA menyebutkan produksi ikan laut hasil tangkapan nelayan yang tercatat melalui PPN Idi mencapai 11,28 ribu ton sepanjang 2023, dengan nilai penjualan sekitar Rp195,2 miliar. Angka ini memperlihatkan besarnya aktivitas ekonomi perikanan. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa besar nilai ekonomi tersebut kembali kepada nelayan, pekerja pelabuhan, pedagang kecil, dan masyarakat pesisir?
Produksi yang tinggi belum otomatis menjamin kesejahteraan apabila nelayan masih menghadapi persoalan harga, biaya operasional, keterbatasan fasilitas penyimpanan, akses pasar, dan posisi tawar terhadap rantai perdagangan.
Hal serupa terjadi pada sektor perkebunan. Aceh Timur tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil komoditas mentah. Tanpa pengolahan dan hilirisasi, sebagian besar nilai tambah justru dinikmati oleh pihak yang menguasai industri pengolahan dan jaringan pemasaran.
Karena itu, pembangunan ekonomi harus bergerak dari pola menjual hasil alam menuju penguatan rantai nilai. Pemerintah daerah perlu mendorong investasi pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, memperkuat koperasi produsen, meningkatkan kualitas produk, serta membuka akses pasar yang lebih adil bagi pelaku usaha lokal.
Persoalan migas juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang sama. Rencana pengalihan Participating Interest (PI) 10 persen pada pengelolaan Blok A menjadi salah satu agenda yang patut dikawal. Pembentukan tim percepatan pernah diberitakan, tetapi proses pembentukan tim tidak boleh disamakan dengan keberhasilan realisasi hak partisipasi tersebut.
Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai perkembangan administrasi, skema kerja sama, posisi BUMD, potensi manfaat, dan risiko keuangannya. Jika kelak terealisasi, penerimaan dari PI harus dikelola secara transparan dan diarahkan untuk kepentingan jangka panjang, bukan sekadar menambah ruang belanja birokrasi.
Kekayaan sumber daya alam baru bermakna ketika manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Angka Kemiskinan dan Stunting: Cermin yang Tidak Boleh Dihindari
Pembangunan harus dinilai bukan hanya dari besarnya anggaran atau panjangnya daftar proyek, melainkan juga dari indikator kehidupan masyarakat.
Data BPS untuk Maret 2025 mencatat tingkat kemiskinan Aceh Timur sebesar 11,24 persen atau sekitar 52,23 ribu penduduk. Angka ini menjadi pengingat bahwa masih ada puluhan ribu warga yang membutuhkan kebijakan ekonomi dan perlindungan sosial yang lebih efektif.
Tantangan lain terlihat pada persoalan stunting. Data yang dipublikasikan pemerintah daerah menunjukkan prevalensi stunting Aceh Timur sebesar 29,7 persen pada 2023, sedangkan hasil Survei Kesehatan Indonesia 2024 mencatat 36,7 persen. Kedua angka tersebut berasal dari sumber dan metode pengukuran yang perlu dibaca secara cermat. Namun, perbedaan itu justru mempertegas pentingnya konsistensi data, ketepatan intervensi, dan evaluasi program.
Stunting bukan semata persoalan pemberian makanan tambahan. Ia berkaitan dengan kesehatan ibu, pola asuh, sanitasi, air bersih, pendidikan keluarga, dan kondisi ekonomi rumah tangga. Penanganannya membutuhkan kerja lintas sektor yang terukur hingga tingkat gampong.
Pemerintah tidak cukup mengukur keberhasilan dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Yang harus dilihat adalah apakah anak-anak tumbuh lebih sehat, ibu hamil memperoleh layanan memadai, keluarga rentan terjangkau, dan angka stunting benar-benar menurun berdasarkan pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Gampong Harus Menjadi Pusat Pertumbuhan
Salah satu kekuatan Aceh Timur terletak pada kehidupan gampong. Di sanalah aktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan kecil, serta kehidupan sosial masyarakat berlangsung setiap hari.
Karena itu, pembangunan tidak boleh terlalu terkonsentrasi pada pusat pemerintahan dan kawasan perkotaan. Jalan produksi, irigasi, air bersih, sanitasi, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan konektivitas digital harus menjadi bagian dari pemerataan pembangunan.
Gampong juga tidak boleh terus-menerus diposisikan sebagai penerima program. Pemerintah gampong, masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan.
BUMG dan lembaga ekonomi masyarakat perlu diperkuat melalui usaha yang benar-benar memiliki pasar, tata kelola yang sehat, serta kemampuan menghasilkan keuntungan. Jangan sampai badan usaha hanya hadir di atas dokumen, tetapi tidak memiliki kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah kabupaten dapat mengambil peran sebagai penghubung: mempertemukan potensi gampong dengan akses pembiayaan, teknologi, pasar, pendampingan usaha, dan kemitraan investasi. Dengan cara itu, pembangunan ekonomi tidak hanya tumbuh dari pusat, tetapi bergerak dari kekuatan masyarakat di tingkat bawah.
Membangun Kembali dengan Lebih Tangguh
Tantangan pembangunan Aceh Timur juga tidak dapat dilepaskan dari kerentanan terhadap banjir dan bencana hidrometeorologi. Kerusakan infrastruktur akibat banjir besar yang pernah melanda wilayah ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik harus memperhitungkan risiko bencana.
Membangun kembali jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan saluran drainase memang penting. Namun, membangun dengan cara yang sama tanpa memperbaiki kualitas perencanaan hanya akan mengulang kerusakan ketika bencana datang kembali.
Diperlukan pemetaan kawasan rawan, standar konstruksi yang sesuai kondisi lingkungan, sistem peringatan dini, pemeliharaan infrastruktur, serta koordinasi lintas sektor. Infrastruktur yang baik bukan hanya yang selesai dibangun, tetapi yang mampu bertahan, berfungsi, dan melayani masyarakat dalam jangka panjang.
Lima Tahun Pembuktian
Usia ke-70 Aceh Timur bertepatan dengan berlangsungnya periode pemerintahan 2025–2030. Ini merupakan kesempatan untuk menjadikan sisa periode tersebut sebagai masa pembuktian melalui agenda pembangunan yang terukur.
Setidaknya ada lima hal yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan melalui transparansi anggaran, pengawasan yang efektif, dan pelayanan publik yang responsif.
Kedua, memperkuat ekonomi rakyat melalui hilirisasi komoditas, pengembangan perikanan, pertanian, perkebunan, dan usaha produktif gampong.
Ketiga, mempercepat penurunan kemiskinan dan stunting dengan intervensi yang tepat sasaran serta evaluasi berbasis data.
Keempat, memastikan pembangunan infrastruktur lebih merata dan tangguh terhadap bencana.
Kelima, meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja agar generasi muda Aceh Timur tidak hanya menjadi penonton di tengah perkembangan ekonomi daerahnya sendiri.
Seluruh agenda tersebut membutuhkan indikator keberhasilan yang jelas, target tahunan, keterbukaan informasi, dan evaluasi yang dapat diakses publik. Masyarakat tidak boleh hanya diminta mendukung pembangunan; mereka juga berhak mengetahui hasilnya dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Sejarah Harus Menjadi Tanggung Jawab Masa Depan
Tujuh puluh tahun adalah usia yang cukup untuk belajar dari keberhasilan sekaligus mengakui pekerjaan yang belum selesai. Aceh Timur memiliki sejarah yang patut dibanggakan, tetapi masa depan daerah tidak dapat dibangun hanya dengan romantisme masa lalu.
Kejayaan Peureulak tidak akan berarti banyak jika generasi mudanya kehilangan akses terhadap pendidikan bermutu. Kebesaran Idi tidak akan menjadi kekuatan ekonomi apabila nelayannya belum memperoleh kesejahteraan yang layak. Kekayaan alam tidak akan menjadi berkah jika pengelolaannya tidak transparan dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan Aceh Timur tidak ditentukan oleh seberapa meriah perayaan hari jadinya, melainkan oleh seberapa jauh kehidupan rakyat berubah menjadi lebih baik.
Pemerintah memiliki tanggung jawab memimpin perubahan. DPRK berkewajiban menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara sungguh-sungguh. Ulama, akademisi, dunia usaha, pers, pemuda, serta masyarakat sipil memiliki peran menjaga arah pembangunan agar tetap berpihak pada kepentingan bersama.
Selamat Hari Jadi ke-70 Kabupaten Aceh Timur. Semoga semangat “Aceh Timur Garang” tidak berhenti sebagai identitas dan slogan, tetapi menjelma menjadi keberanian memperbaiki tata kelola, keadilan dalam pembangunan, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan rakyat.
Sebab, daerah yang besar bukan hanya daerah yang memiliki sejarah untuk dikenang, melainkan daerah yang mampu menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warganya.






















