acehvoice.net — Aceh Timur — Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, SHI, M.Si menyambut kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kabupaten Aceh Timur, Senin (16/3/2026).
Kunjungan dua menteri Kabinet Presiden Prabowo Subianto tersebut dilakukan dalam rangka penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana alam hidrometeorologi di Aceh Timur. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Aula Serbaguna Pendopo Bupati Aceh Timur.
Bantuan yang disalurkan mencakup santunan ahli waris bagi korban meninggal dunia, jaminan hidup bagi pengungsi, bantuan isi perumahan, serta bantuan stimulan sosial ekonomi bagi warga terdampak bencana.
Secara total, Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan senilai Rp100.975.850.000 untuk penanganan korban bencana alam di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
Rincian bantuan tersebut meliputi bantuan stimulan sosial ekonomi sebesar Rp38.215.000.000 untuk 7.643 kepala keluarga (KK), bantuan jaminan hidup sebesar Rp38.921.850.000 untuk 28.831 jiwa, bantuan isi perumahan sebesar Rp22.929.000.000 untuk 7.643 KK, santunan ahli waris sebesar Rp900.000.000 untuk 60 jiwa, serta santunan luka berat sebesar Rp10.000.000 untuk 2 jiwa.
Dalam laporannya, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah mengajukan sejumlah bantuan kepada Kementerian Sosial RI sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan dampak bencana.
Untuk bantuan stimulan sosial ekonomi, Pemkab Aceh Timur mengusulkan bantuan bagi 25.320 kepala keluarga berdasarkan data rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Dari jumlah itu, 7.643 kepala keluarga telah memperoleh persetujuan dengan total anggaran Rp38,21 miliar.
Selanjutnya, untuk bantuan jaminan hidup, pemerintah daerah mengusulkan bantuan bagi 47.389 jiwa selama tiga bulan dengan nilai Rp15 ribu per jiwa per hari, berdasarkan data penghuni tempat tinggal sementara dan warga terdampak. Dari jumlah tersebut, 28.831 jiwa telah disetujui menerima bantuan dengan total anggaran Rp38,92 miliar.
Untuk bantuan isi perumahan, pemerintah daerah mengusulkan 25.320 kepala keluarga, dengan jumlah yang telah disetujui sebanyak 7.643 kepala keluarga dan total anggaran Rp22,92 miliar.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan santunan ahli waris bagi 60 korban meninggal dunia dengan total bantuan Rp900 juta, serta santunan luka berat bagi 2 orang korban dengan total bantuan Rp10 juta.
Bupati Al-Farlaky juga memaparkan data dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh Timur sepanjang tahun 2025. Tercatat, sebanyak 24 kecamatan dan 454 gampong terdampak bencana.
Jumlah rumah yang terendam mencapai 81.603 unit, dengan jumlah pengungsi sebanyak 56.332 kepala keluarga atau 236.822 jiwa. Secara keseluruhan, masyarakat yang terdampak tercatat mencapai 81.603 kepala keluarga atau 290.582 jiwa. Dalam rangkaian bencana tersebut, sebanyak 58 orang dilaporkan meninggal dunia.
Sementara itu, berdasarkan data BNBA sebelum proses verifikasi, jumlah rumah rusak ringan tercatat 16.590 unit, rumah rusak sedang 5.484 unit, dan rumah rusak berat 3.844 unit. Dengan demikian, total rumah yang mengalami kerusakan di Aceh Timur mencapai 25.918 unit.
Bupati juga melaporkan perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana. Dari total usulan 3.084 unit huntara, sebanyak 1.966 unit telah selesai dibangun, sedangkan 1.082 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Timur menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Aceh Timur yang terdampak bencana.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan juga mewakili daerah lain yang terdampak bencana, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran kabinet yang telah memberikan perhatian besar bagi daerah kami,” ujar Al-Farlaky.
Ia berharap, dukungan pemerintah pusat tersebut dapat mempercepat proses penanganan dampak banjir dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat di Aceh Timur.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden, Kementerian Sosial ditugaskan menyalurkan berbagai bentuk bantuan mulai dari masa tanggap darurat hingga pascabencana.
Menurutnya, pada masa kedaruratan, Kemensos juga memberikan dukungan berupa logistik, dapur umum, tenda pengungsian, serta berbagai bantuan lainnya bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, dan lembaga terkait.
Sedangkan pada masa pascabencana, bantuan yang disalurkan meliputi santunan korban meninggal dunia, santunan korban luka berat, jaminan hidup pengungsi, serta bantuan pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
Saifullah Yusuf juga menyebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki mekanisme khusus dalam penanganan bencana di sejumlah daerah terdampak luas, termasuk di Provinsi Aceh.
“Presiden membentuk satuan tugas khusus yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan berbagai bantuan dari pemerintah pusat agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa total bantuan yang disalurkan akan membuat sekitar Rp100 miliar beredar di Aceh Timur, yang diharapkan tidak hanya membantu warga terdampak, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah.
“Dana ini akan disalurkan di Aceh Timur dan diharapkan dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Tito.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi data dalam proses penyaluran bantuan agar bantuan tepat sasaran dan tidak terkendala secara administratif.
“Data yang disampaikan harus benar-benar akurat dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan agar bantuan dapat disalurkan dengan lancar kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Mendagri juga meminta pemerintah daerah untuk proaktif dalam melengkapi data korban, serta membentuk tim satuan tugas khusus dengan melibatkan unsur Forkopimda guna mempercepat proses pendataan, sehingga masyarakat terdampak dapat segera menerima bantuan yang menjadi hak mereka.
