acehvoice.net – Aceh Timur – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berhasil mencatat peningkatan signifikan dalam keterbukaan informasi publik. Atas capaian tersebut, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 dengan predikat Informatif dari Komisi Informasi Aceh (KIA).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Aceh, Junaidi, di Pendopo Bupati Aceh Timur, Rabu (10/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Junaidi menjelaskan bahwa penyerahan penghargaan yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada akhir 2025 harus mengalami penyesuaian akibat sejumlah kondisi, termasuk bencana yang melanda beberapa wilayah Aceh.
Sebagai tindak lanjut, Komisi Informasi Aceh melaksanakan kunjungan langsung ke sejumlah kabupaten dan kota melalui agenda road show untuk menyerahkan penghargaan kepada badan publik yang berhasil meraih predikat terbaik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.
Junaidi mengapresiasi perkembangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas keterbukaan informasi secara konsisten selama tiga tahun terakhir.
Berdasarkan hasil penilaian, Aceh Timur memperoleh nilai sekitar 61 pada 2023 dengan kategori Cukup Informatif. Pada 2024, nilainya meningkat menjadi 70, meskipun masih berada dalam kategori yang sama.
Peningkatan paling signifikan terjadi pada 2025. Kabupaten Aceh Timur berhasil meraih nilai 94,1 sekaligus naik ke kategori Informatif.
“Awalnya Aceh Timur berada pada level cukup informatif, namun mampu meningkat secara drastis hingga meraih predikat informatif. Saat ini Aceh Timur berada pada posisi keempat di Aceh. Semoga ke depan dapat terus meningkat hingga menjadi yang terbaik dalam penyebarluasan informasi publik,” ujar Junaidi.
Ia menerangkan, penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 berlangsung selama empat bulan, mulai Agustus hingga November 2025.
Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah tahapan, diawali dengan pembentukan tim penilai yang melibatkan komisioner Komisi Informasi Aceh serta tenaga ahli dari kalangan akademisi dan praktisi yang memiliki pengalaman di bidang keterbukaan informasi publik.
Selanjutnya, tim menyusun instrumen kuesioner evaluasi berdasarkan enam indikator penilaian. Tahapan berikutnya mencakup penyampaian kuesioner kepada badan publik, pemeriksaan website resmi, presentasi pimpinan badan publik, hingga penetapan penerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.
Menurut Junaidi, keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tengah perkembangan teknologi digital. Setiap badan publik dituntut mampu menghadirkan pelayanan informasi yang mudah diakses, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut mencakup pemenuhan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang harus disampaikan serta-merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Ia menambahkan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari kewenangan Komisi Informasi dalam memastikan badan publik menjalankan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Publik.
“Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bentuk tanggung jawab Komisi Informasi Aceh dalam mengawasi komitmen badan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel melalui PPID, sekaligus menjadi bagian dari laporan keterbukaan informasi publik kepada Gubernur Aceh, DPRA, dan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Aceh atas penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang dipimpinnya.
Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam membangun sistem pelayanan informasi publik yang lebih baik.
Al-Farlaky berharap penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi bentuk pengakuan atas kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Komisi Informasi Aceh. Penghargaan ini menjadi pendorong bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja di bidang keterbukaan informasi publik. Saya juga telah meminta kepada seluruh OPD untuk terus menjaga dan mempertahankan predikat yang telah diberikan ini,” kata Al-Farlaky.
Ia menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Aceh Timur harus memiliki komitmen yang sama dalam menyediakan data dan informasi yang menjadi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, berbagai masukan dan rekomendasi dari Komisi Informasi Aceh akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pelayanan informasi, termasuk penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Bupati juga menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat, piagam penghargaan, dan plakat dilakukan langsung di daerah karena agenda seremoni tingkat provinsi sebelumnya tertunda akibat bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan di Aceh.
“Insya Allah kami akan terus merawat dan menjaga predikat Informatif yang telah diraih Kabupaten Aceh Timur sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat semakin baik dari waktu ke waktu,” pungkas Al-Farlaky.


























