acehvoice.net – Aceh Timur – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., menerima kunjungan Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Junaidi, bersama jajaran dalam rangka penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menerima penghargaan dengan predikat Informatif setelah mencatat nilai 94,1. Kunjungan sekaligus penyerahan penghargaan berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Timur, Rabu (10/6/2026).
Agenda tersebut menjadi bentuk apresiasi Komisi Informasi Aceh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat.
Ketua Komisi Informasi Aceh, Junaidi, menjelaskan bahwa penyerahan penghargaan yang semestinya dilaksanakan pada akhir 2025 mengalami penundaan akibat sejumlah kondisi, termasuk bencana yang melanda Aceh pada periode tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya melakukan kunjungan langsung atau road show ke sejumlah kabupaten dan kota untuk menyerahkan penghargaan kepada badan publik yang berhasil memperoleh predikat terbaik dalam penilaian keterbukaan informasi.
Dalam pertemuan tersebut, Junaidi turut menyampaikan apresiasi atas perkembangan yang dicapai Kabupaten Aceh Timur. Menurutnya, peningkatan kualitas keterbukaan informasi di daerah itu menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan hasil evaluasi Komisi Informasi Aceh, Kabupaten Aceh Timur memperoleh nilai sekitar 61 pada 2023 dengan predikat Cukup Informatif. Pada 2024, nilainya meningkat menjadi 70, tetapi masih berada dalam kategori yang sama.
Sementara pada penilaian 2025, Aceh Timur berhasil meningkatkan perolehan nilainya menjadi 94,1 sehingga masuk dalam kategori Informatif dan menempati peringkat keempat di Provinsi Aceh.
“Awalnya Aceh Timur berada pada level cukup informatif, namun mampu meningkat secara drastis hingga meraih predikat informatif. Saat ini Aceh Timur berada pada posisi keempat di Aceh. Semoga ke depan dapat terus meningkat hingga menjadi yang terbaik dalam penyebarluasan informasi publik,” ujar Junaidi.
Ia juga memaparkan bahwa proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 berlangsung selama empat bulan, terhitung sejak Agustus hingga November 2025.
Penilaian tersebut melibatkan tim yang terdiri dari komisioner Komisi Informasi Aceh serta tenaga ahli dari kalangan akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang keterbukaan informasi publik.
Adapun proses evaluasi dilakukan melalui enam indikator penilaian dengan sejumlah tahapan, mulai dari pengiriman kuesioner kepada badan publik, verifikasi website resmi, presentasi pimpinan badan publik, hingga penetapan penerima penghargaan.
Junaidi menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban setiap badan publik, terlebih di tengah perkembangan teknologi digital yang menuntut pelayanan semakin cepat dan mudah diakses.
Badan publik harus mampu menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang bersifat serta-merta, maupun informasi yang tersedia setiap saat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menambahkan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari tugas Komisi Informasi untuk memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan oleh setiap badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bentuk tanggung jawab Komisi Informasi Aceh dalam mengawasi komitmen badan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel melalui PPID, sekaligus menjadi bagian dari laporan keterbukaan informasi publik kepada Gubernur Aceh, DPRA, dan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan serta penghargaan yang diserahkan oleh Komisi Informasi Aceh.
Menurutnya, predikat Informatif yang berhasil diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
Al-Farlaky menilai penghargaan tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk semakin terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Komisi Informasi Aceh. Penghargaan ini menjadi pendorong bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja di bidang keterbukaan informasi publik. Saya juga telah meminta kepada seluruh OPD untuk terus menjaga dan mempertahankan predikat yang telah diberikan ini,” kata Al-Farlaky.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkomitmen memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan data publik secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain mempertahankan capaian tersebut, pemerintah daerah juga akan menjadikan masukan dan rekomendasi Komisi Informasi Aceh sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pelayanan informasi, khususnya melalui optimalisasi fungsi PPID di setiap perangkat daerah.
Al-Farlaky turut menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat, piagam, dan plakat penghargaan dilakukan secara langsung ke daerah karena agenda penyerahan di tingkat provinsi sebelumnya tertunda akibat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh.
“Insya Allah kami akan terus merawat dan menjaga predikat Informatif yang telah diraih Kabupaten Aceh Timur sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat semakin baik dari waktu ke waktu,” pungkasnya.


























